BLORA -  Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Blora terus persiapan jelang  Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Kabupaten / Kota Layak Anak 2023 oleh Kementerian PPPA yang rencananya akan dilakukan 5 Juni 2023 mendatang.
 
Secara maraton, Dinsos P3A selaku sekretaris Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah pihak terkait dalam rangka  pendalaman Bukti dan Data Dukung KLA yang dimiliki OPD dan Instansi terkait.
 
Diperoleh informasi, tahun 2023 ini Blora targetkan  akan meningkatkan kategori Kabupaten Layak Anak ari kategori Pratama ke Madya.
 
Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakankabupaten yang mampu merencanakan, menetapkan, serta menjalankan seluruh program pembangunan dengan orientasi hak dan kewajiban anak. Hal itu  dimaksudkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
 
Di Indonesia, setiap tahunnya ada penilaian dan penghargaan yang diberikan pada kabupaten/kota ramah anak. Tim evaluasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), kementerian lembaga dan Tim Independen akan mengkategorikannya dalam lima peringkat. Yakni,  Pratama, Madya, Nindya, Utama dan KLA.
 
Dijelaskan, Dra. Indah Purwaningsih, melalui Sekretaris Dinsos P3A Blora, Widodo Prasetya Budi, SH, Msi, dalam sepekan ini pihaknya terus persiapan terkait  akan adanya Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Kabupaten / Kota Layak Anak 2023 oleh Kementerian PPPA yang rencananya akan dilakukan 5 Juni 2023 mendatang. Salah satunya dengan menggelar rapar koordinasi.

Diketahui,  Bupati Blora H. Arief Rohman, S.IP,M.Si tegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Blora dengan berbagai stakeholder, berkomitmen untuk mewujudkan Blora sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA).
 
Tidak hanya Bupati, melainkan mulai Wakil Bupati Blora hingga Ketua TP PKK Blora juga sampaikan komitmennya untuk mewujudkan Blora sebagai kabupaten layak anak.
 
 
Bupati Arief menyatakan, Blora sangat berharap bisa menjadi salah satu kabupaten yang memang layak anak.
 
‘’Seluruh stakeholder dari saya, Wakil Bupati, Forkopimda, PKK, Dinas terkait sampai kecamatan, hingga desa, berkomitmen Blora harus bisa menjadi KLA,’’ ucap Bupati Arief .
 
Terkait anak dan perempuan di Blora sudah ada regulasi yang mengatur. Diantaranya Perda yang mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan, anak dan korban kekerasan, yakni Perda No. 3 tahun 2017. Dari perda tersebut juga akan diturunkan dalam bentuk Perbup dan peraturan yang lainnya.
 
Terkait komitmen Blora sebagai kabupaten layak anak, lanjut Bupati, alokasi penganggaran terhadap pemenuhan hak anak terus  ditingkatkan. Di tahun 2022, anggaran tersebut bahkan naik hampir sepuluh kali lipat. Selain dari APBD, terkait keberpihakan anak dan perempuan kita juga berasal dari CSR dan dari stakeholder lainnya.
 
Sementara untuk fasilitas-fasilitas yang ada, seperti halnya area bermain yang ramah terhadap anak dan disabilitas terus diperbaiki dan dibenahi.
 
Semua OPD terkait termasuk dinas pendidikan dan dinas yang berkaitan dengan anak terus memberikan pendampingan pada anak-anak di Kabupaten Blora.
 
“Kita juga memberi beasiswa untuk anak-anak yang sekolah dan yang mau kuliah, terutama yang berprestasi. Termasuk untuk anak-anak yang dari sisi ekonomi tidak mampu juga kita berikan beasiswa. Kita dorong, salah satunya adalah pemenuhan hak hak anak yang terkait dengan kesempatan anak melanjutkan sekolah,” jelas Bupati.
 
Bupati Arief menambahkan, Pemkab juga melakukan pendataan dan pendampingan bagi anak-anak yang putus sekolah di Kabupaten Blora. Hasil dari tim pendataan untuk anak-anak yang putus sekolah itu akan didampingi mulai dari tingkat kecamatan sampai desa.
 
 
 
Begitu pentingnya keberadaan forum anak, Genre dan sebagainya, bagi Pemkab sangatlah penting,  mereka juga dilibatkan dalam berbagai kegiatan dan forum. *